Kenaikan Harga Rumah Bersubsidi di Tahun 2017

Sebagai langkah mengatasi backlog dan menyediakan hunian untuk rakyat, pemerintah kemudian menerapkan program rumah subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun ada beberapa ketentuan yang wajib diterapkan oleh pengembang rumah subsidi.


Antara lain adalah dengan memberi tawaran uang muka mulai dari 1%, jangka waktu kredit (tenor) hingga 20 tahun, serta suku bunga flat sebesar 5%. Hal itu diterapkan dengan maksud untuk mempermudah masyarakat kelas bawah dalam memiliki rumah.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan maksimal harga rumah subsidi agar klasifikasinya lebih jelas. Bahkan hingga 3 tahun ke depan, Kementerian Keuangan dan Kementerian PU-Pera telah menetapkan batasan harga rumah subsidi yang berlaku. Jika lebih dari harga tersebut, berarti tentu saja rumah itu sudah tidak termasuk rumah subsidi.

Berikut adalah daftar maksimal harga rumah subsidi yang terbagi atas wilayah–wilayah tertentu hingga 3 tahun ke depan.



Untuk mendapatkan fasilitas rumah subsidi, ada beberapa syarat yang harus dimiliki, antara lain adalah penghasilan bulanan yang tidak boleh lebih dari Rp 4 juta, belum memiliki rumah dengan menyertakan bukti keterangan dari Kepala Desa atau Lurah setempat, memiliki NPWP, serta belum pernah mendapat subsidi perumahan.

Advertisements

Perijinan Perumahan Bersubsidi Dipermudah Pemerintah


Jakarta – Pemerintah optimistis Paket Ekonomi Jilid XIII akan menciptakan iklim usaha yang baik bagi pengembang perumahan dalam menjalankan bisnis. Selain itu, bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat lebih mudah aksesibilitasnya memiliki rumah.


“Efeknya ke masyarakat, developernya lebih tertarik untuk membangun rumah bagi MBR, lalu supaya MBR, dengan kemampuan yang sama lebih banyak yang bisa membeli rumah,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (24/8/2016).

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid ke XIII sendiri memungkinkan adanya penghematan biaya perizinan membangun rumah di atas lahan yang maksimal 5 hektar berkurang hingga 70%.

Adapun komponen yang berpengaruh pada penurunan biaya sebagai dampak dari penyederhanaan reguasi, diantaranya :
1. Izin lingkungan (Jika sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah/Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten)
2. Izin lokasi
3. Izin UKL/UPL (jika luas di bawah 5 ha)
4. Andalalin (jika luas dibawah 5 ha)
5. Rekomendasi peil banjir
6. Advise planning
7. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
8. Pengecekan zona lokasi oleh Badan Pertanahan Nasional (jika lokasi berada di zona perumahan)
9. Pemecahan sertifikat (dibuat SOP untuk menjadi standar biaya)

“Jadi ada yang dua atau tiga izin selama ini, jadi digabung prosesnya jadi satu. Nanti satu proses dia keluar dua izin,” ucap Darmin.

“Sehingga hasilnya yang tadinya 33 izin, turun jadi 11. Yang tadinya perlu waktu 769-981 hari untuk mengurus proses perizinan dan rekomendasinya, sekarang turun jadi 44 hari saja. Sehingga biayanya untuk mengurus biaya perizinan turun sebanyak 70%. Jadi memang perubahannya cukup signifikan,” tutupnya.

Sebagai informasi, hingga saat ini, backlog perumahan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada akhir tahun 2015 lalu, masih ada 17,3% atau sekitar 11,8 juta rumah tangga yang tinggal di hunian non milik (sewa, kontrak, numpang, rumah dinas atau tidak memiliki rumah sama sekali).

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑